padi termasuk dalam kelompoktugas pptk dalam pengadaan barang dan jasa

Berikut ini adalah materi yang akan Anda dapatkan setelah mendaftar : 1. Bagian Ketiga Kuasa Pengguna Anggaran. Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah. Seperti penyusunan spesifikasi, hps dan kontrak pengadaan barang/jasa karena pembantu PPK. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Tugas PPTK sebenarnya tidak semudah yang kamu bayangkan. 18. Dalam kontra yang ada pada peraturan pengadaan barang dan jasa termuat bukti pembelian. B. Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Perpres 70 Tahun 2012 sudah tegas menyatakan bahwa PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan PPTK dalam rangka membantu tugas PPK. PERMASALAHAN Dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres No. Berikut ini adalah materi yang akan Anda dapatkan setelah mendaftar : 1. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa. yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan c. mewujudkan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Perpres No. Dengan mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang. PPTK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk sesuai dengan peraturan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Perpres nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa PPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya, yang dilimpahkan oleh PA/KPA kepada PPK, bertanggungjawab baik secara formal maupun material atas terlaksananya Pengadaan Dengan Perpres 12/21, harapannya pelaksanaan tender kedepannya dapat memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa tanpa meninggalkan tujuh prinsip dan etika pengadaan. Tim pendukung adalah tim yang dibentuk PPK untuk Januari 7, 2021 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 17,755 Dilihat. Tim Teknis Lebih lanjut di dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 di atur pula bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah, dengan fungsi: Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; Ayo, kita bahas lebih lanjut tentang peran dan tanggung jawab PPTK dalam pengadaan barang atau jasa. Sedangkan PA/KPA dan PPTK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah beserta aturan turunannya Aug 7, 2020 · Probity Advice di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimuat dalam Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor 4 tahun 2017 tentang PEDOMAN PROBITY ADVICE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH tanggal 6 Juni 2017 yang memiliki maksud untuk meningkatkan integritas pelayanan publik melalui Probity Advice atas proses Pengadaan Barang a) Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4; b) Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Level 1; c) Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4; dan d) Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 4. Peran dan Tanggung Jawab PPTK. Pejabat Pengadaan adalah salah satu Pelaku Pengadaan yang disebutkan dalam Pasal 8 huruf d dengan definisi disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peran Strategis PPTK dalam pengelolaan keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa. Tugas & Tanggung Jawab PPTK i. mewujudkan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Selain melaksanakan tugas di atas, PPK memiliki tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA. Peraturan tersebut menempatkan PPK sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat PPTK sebagai PPK ( PP 12 - 2019 ) d. 19. Pasal 3 Ruang lingkup perencanaan pengadaan dalam Peraturan Lembaga ini meliputi Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Adap cakupan tugas dan kewenangan PPTK yaitu sebagai berikut ini. Tugas PPTK dan PPK ini selalu menjadi perdebatan setiap kali diskusi atau even diklat pengadaan barang/jasa di daerah. Peranan dan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah diperbaharui dengan diterbitkannya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PMDN Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Bertugas sejak pengendalian acara, pelaksanaan perikatan dan pekerjaan. Title. Kutai Barat (2019-2020) Tutor Universitas Terbuka (2013-Sekarang) Rincian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. 18. ABSTRAK: Untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan keahliannya.id 144 Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah JIn. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf e dan huruf g sampai dengan o Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Probity Advice di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimuat dalam Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor 4 tahun 2017 tentang PEDOMAN PROBITY ADVICE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH tanggal 6 Juni 2017 yang memiliki maksud untuk meningkatkan integritas pelayanan publik melalui Probity Advice atas proses Pengadaan Barang a) Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4; b) Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Level 1; c) Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4; dan d) Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 4. Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, bersama ini disampaikan sebagai berikut: 1. Apa saja aspek yang sekiranya tercantum tersebut? Yuk simak dalam uraian di bawah ini: 1. PPTK akan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh PPK, termasuk pengawasan terhadap tahapan pengadaan barang/jasa. 54 Tahun 2010.

menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan c. Terdapat tugas lain PPK yang berada selain di ketentuan Pasal Pasal 11 Perpres 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, seperti dalam proses pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan, pengadaan barang/jasa yang dikecualikan, dan pengadaan secara swakelola, sehingga perlu diatur tugas untuk tetap dapat membantu PA/KPA yang bertindak sebagai PPK Kami dari Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), akan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Online) - Tugas dan Kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa. Merujuk pada P16 tahun 2018 (PPK) dan Diklat Memahami Tugas dan Wewenang PPK-SKPD, PPK dan PPTK, dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa. 12 Tahun 2021 mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021 di mana Presiden Joko Widodo telah menandatanganinya. PA/KPA dan PPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah.com A. PPK dan PPTK memiliki peranan sangat strategis dalam mensukseskan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bisa kita saksikan berbagai kasus yang terkait pengadaan, banyak diantaranya dikarenakan kurang mahirnya PPK/PPTK dalam menjalankan tugas, fungsi , dan kewenangannya, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan bahkan hingga menjadi Baik PA/KPA, PPK dan PPTK memiliki tugas, pokok, fungsi dan wewenang yang berbeda. Dec 23, 2020 · Bagian Ketiga Kuasa Pengguna Anggaran. "Kita berharap melalui bimtek ini para PPTK lebih memahami apa yang menjadi tugas dan fungsinya dalam tata kelola keuangan," pungkasnya. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur kewenangan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Ikpp_ri Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa Terima Kasih 021-29935577 www. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. To @All, masalah PPK dan PPTK, ambil mudahnya saja.Epicentrum Tengah Lot Il B, Kuningan, Jakarta Selatan 12940. Feb 7, 2021 · Tugas PPTK berdasarkan Permendagri 77/2020 dan Contoh format SK PPTK. dalam menyusun perencanaan pengadaan; dan c. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur pengadaan barang/jasa. Dalam penjelasan Pasal 12. 19. Pasal 3 Ruang lingkup perencanaan pengadaan dalam Peraturan Lembaga ini meliputi Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan. Disebutkan ada sejumlah aspek yang tercantum dalam PP tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Syarat Pengangkatan PPTK. (1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a. Dalam praktiknya, kolaborasi antara Tim Teknis, Tim Ahli, dan Tim Pendukung sangat penting untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur pengadaan barang/jasa. PPTK bersama PPK serta bendahara bertanda tangan pada kuitansi pembayaran. Tugas dan Tanggung Jawab PPTK | PDF. melaksanaan tugas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tim pendukung adalah tim yang dibentuk PPK untuk Januari 7, 2021 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 17,755 Dilihat. melalui aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan selama 7 sesi pertemuan yaitu pada : PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa; b. 1.yapari@gmail. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PPTK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk sesuai dengan peraturan Kedudukan KPA harus dilihat sebagai aparatur yang menjalankan kuasa, sehingga kewenangan KPA terbatas berdasarkan khusus pada pelimpahan kewenangan yang diberikan, dengan demikian ketika KPA ditetapkan dalam pengadaan barang/jasa maka kewenangannya pun sesuai dengan kewenangan PA sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. melaksanaan tugas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Poin pertama yang perlu diperhatikan dalam pengadaan barang/jasa adalah Pendapat penulis, PPTK tidak diperbolehkan menjadi Panitia/Pejabat Pengadaan. Tugas PPTK berdasarkan Pepres 12 Tahun 2021 dan Permendagri 77 Tahun 2020 PP 12 Tahun 2019 berisi persyaratan, kriterian, dan ketentuan tugas PPTK yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan tugas PPK dalam pengadaan barang/jasa. Mereka harus melakukan banyak kegiatan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan pengadaan barang atau jasa berjalan dengan lancar. Tim pendukung adalah tim yang dibentuk PPK untuk Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi pihak yang dominan dalam tata kelola pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tim teknis adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Coba dibandingkan dengan Tugas dan Tangguna Jawab Pejabat Pembuat Komitmen bila dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (3), berbunyi : j. Pada anggaran belanja APBD, PPK yang dirangkap oleh KPA dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyusun Perencanaan Pengadaan.

Tim teknis adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Peran dan Tanggung Jawab PPTK. Peran Strategis PPTK dalam pengelolaan keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam praktiknya, kolaborasi antara Tim Teknis, Tim Ahli, dan Tim Pendukung sangat penting untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.Ikpp. Untuk UPK maupun UPT maka PPTK boleh Staf. Untuk UPK maupun UPT maka PPTK boleh Staf. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2020. Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas antara lain melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Pengadaan Galih Gumelar - Perpres tentang pengadaan barang/jasa tidak mengatur secara detail tentang PPTK. Tugas PPTK berdasarkan Permendagri 77/2020 dan Contoh format SK PPTK. Sedangkan PA/KPA dan PPTK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah beserta aturan turunannya TATA CARA PEMBAYARAN DALAM. 1. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketiga tugas PPTK itu adalah mengendalikan dan melaporkan perkembangan PPTK, menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran dan menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa. Pasal 10. Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8 ayat (1) huruf c dinyatakan bahwa PA memiliki tugas. Berdasarkan uraian diatas, PPTK merupakan pelaksana sekaligus penanggung jawab kegiatan di unit kerja SKPD. Kutai Barat (Desember 2016-Oktober 2021) Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kab. PPTK atau disebut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ini muncul hanya untuk pemerintah daerah tepatnya melalui PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Sehingga sebelumnya perlu diperhatikan bahwa PPTK akan selalu hadir dalam Proses Pengelolaan Keuangan Daerah, namun juga perlu diperhatikan bahwa dalam keadaan dibutuhkan PPTK dapat melaksanakan tugas di Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Para Pihak Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa meliputi: a. (1)KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.Artikel ini menjelaskan tugas dan kewenangan PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengadaan barang/jasa. PA/KPA dan PPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah. PPK Tipe B memiliki standar kompetensi: Jul 9, 2018 · Jenis Kontrak untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Kon E-reverse Auction; Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli dan Tim Pendukung dala Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap dalam Pengadaan June (1) May (8) April (11) March (2) 2016 (1) Jun 27, 2018 · Lebih lanjut di dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 di atur pula bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah, dengan fungsi: Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; Nov 21, 2023 · Ayo, kita bahas lebih lanjut tentang peran dan tanggung jawab PPTK dalam pengadaan barang atau jasa. Kucul dan Pano sedang berdiskusi soal Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Nanya nih Pano… pada APBD apakah KPA wajib menugaskan PPTK? Kucul…. PA merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.go. SDM Pengadaan dalam Perpres 12/2021. Dengan demikian PPTK bertanggung jawab kepada pejabat PA/KPA (pasal 13 ayat 2). Februari 28, 2021 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 5,098 Dilihat. 54 Tahun 2010, PPK bertanggung jawab terhadap semua tahapan dalam pengadaan barang dan jasa, dimulai dari perencanaan hingga selesainya pelaksanaan pekerjaan termasuk pembayaran atas tagihan yang diajukan oleh penyedia. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. 19. Tugas PPTK adalah pejabat pada SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan anggaran belanja dari APBD. Ada kalimat “membantu tugas PPK”. Beberapa Catatan Kesimpulan Tugas PPK sebagai berikut; Menyusun Perencanaan pengadaan = menyusun spek, HPS dan rancangan kontrak. Bertugas sejak pengendalian acara, pelaksanaan perikatan dan pekerjaan. Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Perpres 12/2021 tentang perubahan Perpres 16/2018 mengatur tentang SDM Pengadaan: Pasal 74. Jun 2, 2023 · PPTK akan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh PPK, termasuk pengawasan terhadap tahapan pengadaan barang/jasa. (2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi. 3. Peraturan ini diberlakukan sejak 11 Mei tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/2929/SJ Nomor Selain memastikan pengumuman rencana umum pengadaan 2024 segera dilaksanakan untuk seluruh belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa terkecuali, mengalihkan seluruh proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik, kita juga diwajibkan untuk belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam menyusun perencanaan pengadaan; dan c. (1)KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA. SUMBER HUKUM. o Ikpp_ri Keb"akan pengadaan Barang/Jasa pemertntah. May 6, 2021 · Sehingga sebelumnya perlu diperhatikan bahwa PPTK akan selalu hadir dalam Proses Pengelolaan Keuangan Daerah, namun juga perlu diperhatikan bahwa dalam keadaan dibutuhkan PPTK dapat melaksanakan tugas di Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PPK Tipe B memiliki standar kompetensi: Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli atau Tim Pendukung dengan tugas sebagai berikut : 1. Dokumen tersebut menjelaskan tugas dan kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Salah satu aspek kunci dalam pelaksanaan pengadaan adalah pelaksanaan tugas secara tertib, disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan PPTK tidak termasuk dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Merujuk pada P16 tahun 2018 (PPK) dan Dalam hal PPK membutuhkan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau personel lainnya, tim teknis, atau agen pengadaan, PPK mengusulkan kebutuhannya kepada PA/KPA. B. Feb 28, 2023 · PPK dan PPTK memiliki peranan sangat strategis dalam mensukseskan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bisa kita saksikan berbagai kasus yang terkait pengadaan, banyak diantaranya dikarenakan kurang mahirnya PPK/PPTK dalam menjalankan tugas, fungsi , dan kewenangannya, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan bahkan hingga menjadi Feb 25, 2021 · Baik PA/KPA, PPK dan PPTK memiliki tugas, pokok, fungsi dan wewenang yang berbeda. dalam menyusun perencanaan pengadaan; dan c. Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah. mewujudkan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. 2. ayat (1), PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan. Tugas PPTK ditugaskan oleh PA/KPA untuk membantu tugas dan wewenang PA/KPA dalam pengelolaan keuangan daerah, dan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi “PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa”. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu proses kritis dalam dunia bisnis dan sektor publik. Selain melaksanakan tugas di atas, PPK memiliki tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. Dengan berlakunya Permendagri tersebut maka permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jan 29, 2021 · Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu personil yang diatur sebagai Pelaku Pengadaan. PPK diberikan kewenangan untuk memutuskan apakah sebuah hal yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara ini sudah sesuai aturan atau belum. Ketentuan Umum Tugas dan Kewenangan PPTK. Dalam penjelasan Pasal 12. Bukti Pembelian. dalam menyusun perencanaan pengadaan; dan c. 2. Mereka harus melakukan banyak kegiatan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan pengadaan barang atau jasa berjalan dengan lancar. Isu hukum yang muncul dalam permasalahan ini adalah bagaimana kedudukan PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan dan PPTK dalam pengadaan barang/jasa terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Syarat Pengangkatan PPTK.. Adapun regulasi yang mengatur tentang tugas dan fungsi PPHP mengalami beberapa perubahan hingga pada 2 Februari 2021, secara sah PPHP dibubarkan melalui Perpres 12 tahun 2021. Sep 30, 2019 · PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. SUMBER HUKUM. Sedangkan KPA merupakan pejabat yang dilimpahi kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan / Kanit Pembinaan dan Advokasi pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Tugas Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) dalam Perpes 16 Tahun 2018; Uang Muka dan Jaminan Uang Muka dalam Perpres 16 tahun 2018; Jaminan Pelaksanaan dalam Perpres 16 Tahun 2018; Penunjukan Langsung dalam Perpres 16 tahun 2018; Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli dan Tim Pendukung dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Salah satu bagian dalam proses pengadaan barang/jasa adalah dengan membentuk PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Mencapai Efisiensi dan Efektivitas. PPTK itu pasti ada di Pengelolaan Keuangan Daerah, memang dalam hal pengadaan tidak wajib menjalankan tugas penyiapan dokumen pengadaan karena ada kriteria untuk melaksanakan hal tersebut, tapi dalam hal pengelolaan keuangan daerah menjadi sebuah Tujuan utama dari pengadaan barang/jasa adalah untuk menghasilkan nilai maksimal dari setiap unit uang yang dikeluarkan, dan hal ini diukur dari berbagai aspek seperti kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan pihak penyedia.

Peraturan tersebut menempatkan PPK sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat Dec 2, 2019 · PPTK sebagai PPK ( PP 12 - 2019 ) d. Para Pihak Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi: a. Pasal 10. Dengan mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang. Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPTK yang membantu PA/KPA yang bertindak sebagai PPK PPK harus mengawasi kualitas dari kinerja rekanan (vendor) pada setiap proses pengadaan barang/jasa. PowerPoint Presentation. 2. Pasal 3 Ruang lingkup perencanaan pengadaan dalam Peraturan Lembaga ini meliputi Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Kekurangan PPTK antara lain beban tugas dan tanggung jawab yang cukup berat dan kompleks, keterbatasan sumber daya dan dukungan pemerintah dalam pelaksanaan tugas PPTK, dan tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan daerah kita sering menjumpai istilah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD). Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan keahliannya. Anda dapat mengetahui definisi, kelompok, dan contoh rancangan surat keputusan PPTK sesuai perpres, PMDN, dan perpres 12 tahun 2021. 54 Tahun 2010 mengatur bahwa penanggung jawab dalam kegiatan pengadaan barang/jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),sedangkan pelaksananya dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan / Pejabat Pengadaan, tidak ada kewenangan yang diatur dan diberikan kepada PPTK dalam pengadaan barang/jasa. 1. Tugas PPTK sebenarnya tidak semudah yang kamu bayangkan. Pengadaan barang/jasa adalah salah satu kegiatan di Kementerian/Lembaga/SKPD/Instansi sehingga berdasarkan ketentuan ini PPTK berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD; b. Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPTK yang membantu PA/KPA yang bertindak sebagai PPK PPK harus mengawasi kualitas dari kinerja rekanan (vendor) pada setiap proses pengadaan barang/jasa. Pentingnya pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, dan transparan membuat tata kelola yang baik menjadi suatu keharusan. Tugas PPTK adalah pejabat pada SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan tugas dan wewenang PA/KPA dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan anggaran belanja dari APBD. Adapun cakupan tugas dan kewenangan PPTK yaitu sebagai berikut ini. Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan keahliannya. Pengadaan adalah proses mengadakan / menyediakan melalui tahapan dan prosedur yang ditetapkan. Seperti penyusunan spesifikasi, hps dan kontrak pengadaan barang/jasa karena pembantu PPK. mewujudkan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. 2. Perpres No. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur kewenangan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Menetapkan tim pendukung seperti tenaga administrasi, direksi lapangan, direksi teknis. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2020. Pejabat Pengadaan adalah salah satu Pelaku Pengadaan yang disebutkan dalam Pasal 8 huruf d dengan definisi disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung Dec 23, 2020 · PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tugas & Tanggung Jawab PPTK Mar 19, 2009 · i. Tim teknis adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Coba dibandingkan dengan Tugas dan Tangguna Jawab Pejabat Pembuat Komitmen bila dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (3), berbunyi : j. (2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi. PENGADAAN BARANG DAN JASA. Salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah adalah PPTK. Dalam Perpres 54 tahun 2010 hanya dijumpai aturan tentang PPTK dalam penjelasan pasal 7 ayat (3). Salah satu aspek kunci dalam pelaksanaan pengadaan adalah pelaksanaan tugas secara tertib, disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan PPTK tidak termasuk dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pentingnya pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, dan transparan membuat tata kelola yang baik menjadi suatu keharusan. PPK diberikan kewenangan untuk memutuskan apakah sebuah hal yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara ini sudah sesuai aturan atau belum. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu proses kritis dalam dunia bisnis dan sektor publik. Terkait Pelaku Pengadaan sesuai dengan P16 tahun 2018, PPTK bukan termasuk pelaku pengadaan, tetapi PPTK berperan mendukung PPK .